Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, baru-baru ini menekankan pentingnya mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di wilayahnya. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan perluasan inisiatif Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC, Gubernur Mahyeldi berharap dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan penyakit ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Konferensi Kerja (Kongker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII di The ZHM Premiere Hotel Padang pada tanggal 18 September 2026.
Pentingnya Kolaborasi dalam Penanggulangan TBC
Mahyeldi menyatakan bahwa penanggulangan TBC tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan saja. Ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah di tingkat nagari, desa, dan kelurahan. Menurutnya, TBC merupakan masalah yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan pembangunan.
Gerakan Bersama untuk Menanggulangi TBC
“Kita harus menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi TBC,” tegas Mahyeldi. Ia menekankan pentingnya gerakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak untuk menemukan dan menangani kasus TBC secara efektif.
Komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya adalah pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC, penyusunan Rencana Aksi Daerah yang komprehensif, serta penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penanggulangan TBC dengan integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kesenjangan dalam Penemuan Kasus TBC
Walau sudah ada langkah-langkah yang diambil, Mahyeldi menyoroti bahwa penemuan kasus TBC di Sumbar masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan, diperkirakan terdapat sekitar 24.525 kasus TBC di Sumatera Barat, namun hanya 9.330 kasus atau sekitar 38 persen yang telah teridentifikasi dan mendapatkan pengobatan. Ini menyisakan sekitar 15.192 kasus yang perlu ditangani lebih lanjut.
Perlunya Aktivitas Proaktif dalam Penemuan Kasus
“Kita tidak bisa hanya menunggu pasien untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus lebih proaktif dalam menemukan kasus di masyarakat,” ungkapnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar mendorong tindakan aktif dalam penemuan kasus, melakukan screening, investigasi kontak, diagnosis yang cepat dan tepat, serta memastikan pengobatan yang tuntas bagi pasien.
Pengembangan Gerakan Siaga TBC
Dalam upaya memperkuat penanganan TBC, Pemprov Sumbar mengembangkan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC sebagai gerakan berbasis masyarakat. Berdasarkan data per 19 Juli 2026, telah terbentuk 264 desa/kelurahan yang berstatus Siaga TBC dari total 1.287 desa/kelurahan di wilayah tersebut, yang berarti sekitar 20,5 persen. Mahyeldi menganggap ini sebagai kemajuan, namun masih merasa perlu untuk memperluas cakupan gerakan ini agar lebih dekat dengan masyarakat.
Target yang Ambisius untuk Penanggulangan TBC
“Bagi kita, 20,5 persen belumlah cukup. Kita harus menetapkan target yang lebih tinggi,” jelasnya. Gubernur meminta agar pemerintah kabupaten dan kota segera mempercepat pembentukan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC yang aktif. Kader di komunitas diharapkan dapat mengenali gejala TBC, memberikan edukasi, mendampingi pasien, serta mendorong pemeriksaan kontak serumah.
Peran Konferensi Kerja PDPI
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga memberikan apresiasi terhadap Konferensi Kerja PDPI ke-XVIII yang mengusung tema “Expanding Horizons in Every Breath”. Menurutnya, forum ini merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat kerjasama antara organisasi profesi, pemerintah, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan kesehatan pernapasan, khususnya TBC.
Peran Strategis PDPI dalam Penanganan TBC
Mahyeldi menilai bahwa PDPI memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah. Ini termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, memperkuat jaringan layanan TBC, menangani kasus TBC yang resisten obat, serta melakukan penemuan dan pelacakan kasus secara efektif. Edukasi masyarakat dan penguatan terapi pencegahan TBC juga menjadi fokus utama.
Harapan untuk Sumbar Bebas TBC
“Dengan dukungan dari PDPI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kami berharap semua upaya ini dapat mempercepat langkah menuju Sumatera Barat yang bebas dari TBC,” ungkap Mahyeldi dengan penuh harapan.
Pentingnya Komitmen Nasional dalam Penanggulangan TBC
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa penanggulangan TBC merupakan salah satu agenda utama pemerintah. Ia menyebutkan bahwa capaian notifikasi kasus TBC secara nasional mengalami peningkatan dari 48 persen pada tahun 2020 menjadi sekitar 80 persen pada tahun 2025. Untuk Sumatera Barat, capaian notifikasi berada pada kisaran 62 persen, yang menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut melalui penguatan penemuan serta penanganan kasus TBC.
