Pemkab Tanjab Barat Mendukung Eksekusi Hukuman Kerja Sosial: Strategi Baru dalam Penegakan Hukum
Dalam dunia penegakan hukum, penemuan strategi baru selalu menjadi topik yang menarik. Salah satunya adalah implementasi pidana kerja sosial, sebuah konsep yang menarik perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mereka berkomitmen untuk mendukung penuh rencana ini dan siap melakukan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya.
Sekretaris Daerah Mewakili Bupati dalam Mendukung Eksekusi Hukuman Kerja Sosial
Sekretaris Daerah (Sekda) Hermansyah, yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, telah menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap rencana implementasi pidana kerja sosial. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Hal ini disampaikan oleh Hermansyah saat mewakili Bupati dalam rapat koordinasi daring (Zoom Meeting) bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi. Rapat ini dilakukan dari Ruang Rapat Kantor Bupati pada Jumat (6/3/26).
Pemerintah Daerah Mendukung Penuh Program dari Kanwil Ditjenpas Jambi
“Pemerintah Daerah pada intinya setuju dan mendukung penuh program dari Kanwil Ditjenpas Jambi ini. Terkait waktu dan tempat penandatanganan nota kesepakatan bersama Forkopimda, akan segera kami laporkan kepada Bapak Bupati untuk arahan tindak lanjutnya,” ujar Sekda Hermansyah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, serta Kabag Hukum dan Pemerintahan Hadir dalam Kegiatan
Sebagai bagian dari komitmen terhadap eksekusi hukuman kerja sosial, beberapa pejabat penting juga hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, dan perwakilan dari Satpol PP Tanjab Barat.
Ini menunjukkan bahwa eksekusi hukuman kerja sosial bukan hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga berbagai lembaga dan departemen yang terlibat dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Inisiatif ini merupakan bukti nyata dari komitmen mereka untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.
Kesimpulan
Implementasi pidana kerja sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menandai langkah baru dalam strategi penegakan hukum di wilayah ini. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten dan berbagai lembaga terkait, kita dapat berharap bahwa inisiatif ini akan membawa perubahan positif dalam masyarakat, khususnya dalam hal pemulihan dan reintegrasi para pelaku hukum.
