Anggaran Harus Efektif, Birokrasi Harus Responsif, Pelayanan Masyarakat Harus Meningkat

Pentingnya efektivitas anggaran dalam pelayanan publik menjadi sorotan utama saat ini. Di tengah tantangan birokrasi yang kerap dinilai lamban, kebutuhan untuk memberikan layanan yang responsif kepada masyarakat semakin mendesak. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk tidak hanya menciptakan dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa anggaran efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Komitmen Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Anggaran

Pernyataan tegas mengenai pengelolaan anggaran ini disampaikan oleh Illiza dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh pada tanggal 1 September 2026, saat memberikan tanggapan atas laporan Badan Anggaran terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan anggaran harus mampu diimplementasikan dalam program-program yang terukur dan efisien.

Illiza juga mengungkapkan rasa penghargaan yang mendalam kepada pimpinan dan anggota DPRK atas berbagai masukan yang diberikan selama proses pembahasan. Ia menggarisbawahi bahwa kontribusi legislatif sangat penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya Masukan dari Legislatif

Dalam pandangan Illiza, setiap masukan dari DPRK merupakan bagian integral dalam penyempurnaan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2026. Proses pembahasan ini mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

• Menjawab kebutuhan masyarakat
• Mendukung prioritas pembangunan daerah
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik
• Memperkuat kesejahteraan masyarakat
• Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Optimal

Dalam pembahasan anggaran, salah satu fokus utama adalah percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sampai akhir Agustus 2026, PAD Kota Banda Aceh telah mencapai Rp253,997 miliar, yang merupakan 58,26 persen dari target Rp435,966 miliar. Illiza menegaskan perlunya strategi dan langkah konkret untuk mencapai target tersebut.

Untuk mendorong pencapaian ini, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan PAD telah menandatangani perjanjian proyeksi realisasi pada 11 Agustus 2026. Perjanjian ini mencakup timeline pencapaian, langkah strategis, dan solusi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pendekatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pemerintah Kota mengadopsi dua pendekatan dalam upaya meningkatkan PAD, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Melalui intensifikasi, potensi penerimaan yang sudah ada akan dimaksimalkan dengan memanfaatkan teknologi digital dan elektronifikasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran bagi masyarakat.

Sebagai contoh, Illiza menyatakan, “Ketika pelayanan pembayaran dibuat sederhana dan nyaman, kepatuhan masyarakat pun akan tumbuh dengan sendirinya.” Sementara itu, pendekatan ekstensifikasi berfokus pada penggalian potensi penerimaan baru yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa menambah beban kepada masyarakat.

Perhatian terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota juga merespons sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Illiza mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur, seperti tanggul yang rusak, akan menjadi prioritas. Dinas PUPR akan meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala, terutama di lokasi-lokasi yang rawan mengalami kerusakan.

Selain itu, untuk ruas jalan yang terdampak oleh pekerjaan galian, Dinas PUPR akan melakukan inventarisasi dan perbaikan. Begitu juga dengan pengelolaan jaringan utilitas yang belum tertata; tim khusus telah dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara bertahap.

Evaluasi Pengelolaan Parkir

Pemerintah Kota juga akan terus mengevaluasi pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika kinerja tidak sesuai dengan kesepakatan, akan dipertimbangkan skema lain yang lebih efektif. Skema parkir berlangganan juga sedang dikaji agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Mendorong Kualitas Pendidikan Melalui Banda Aceh Academy

Illiza memberikan perhatian khusus pada pengembangan Banda Aceh Academy (BAA), dengan harapan program ini dapat menjawab kebutuhan dunia kerja serta mendorong kewirausahaan baru. Kurikulum BAA akan dirancang berdasarkan permintaan nyata dari pasar kerja dan industri.

Program pelatihan di BAA tidak hanya berfokus pada penyediaan keterampilan, tetapi juga memberikan pendampingan bagi peserta yang berpotensi menjadi wirausahawan. Pendampingan ini mencakup pengembangan ide usaha, model bisnis, manajemen, pemasaran, dan akses ke pasar serta pembiayaan.

Pengukuran Keberhasilan BAA

Illiza menegaskan bahwa keberhasilan BAA harus diukur tidak hanya dari jumlah peserta pelatihan, tetapi juga dari outcome yang dihasilkan. Hal ini mencakup tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja, peningkatan pendapatan peserta, serta keberlanjutan usaha yang dibentuk.

Penguatan Birokrasi Berbasis Kompetensi

Di sektor pemerintahan, pentingnya penguatan profesionalisme aparatur melalui penerapan sistem merit tidak dapat diabaikan. Illiza menjelaskan bahwa evaluasi kinerja aparatur akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kompetensi, integritas, dan produktivitas.

Pemerintah Kota berkomitmen untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai, sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Untuk itu, BKPSDM telah melakukan profiling terhadap 348 pejabat struktural dan fungsional pada tahun 2025, guna menilai kesenjangan kompetensi.

Strategi Mempercepat Realisasi Belanja

Untuk mempercepat realisasi belanja, Illiza akan menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan rapat rutin mingguan dengan kepala OPD guna membahas rendahnya serapan anggaran. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Kolaborasi Antara Eksekutif dan Legislatif

Illiza menutup pembahasannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRK dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan dengan efektif. Ia menyebut kemitraan antara eksekutif dan legislatif sebagai syarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui semangat kolaborasi, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap Rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat disepakati bersama, sehingga dapat menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan APBK yang kredibel dan terukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Banda Aceh.

Proses pembahasan anggaran ini bukan sekadar tentang bagaimana anggaran disusun, tetapi lebih kepada bagaimana setiap kebijakan diimplementasikan menjadi tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan birokrasi yang berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang semakin baik.