Reforma Agraria yang Efektif Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Wagub Surya
Pada kesempatan yang berharga, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, memberikan sambutan sekaligus meresmikan Rapat Koordinasi Awal Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, yang terletak di Jalan Diponegoro 30, Medan, pada Rabu, 2 September 2026. Dalam acara ini, H. Surya menekankan betapa pentingnya reforma agraria yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reforma Agraria yang Efektif: Kunci Peningkatan Ekonomi Masyarakat
H. Surya menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah kepemilikan tanah dan aspek hukum, namun juga harus menjadi pendorong akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dia menekankan pentingnya dampak nyata dari reforma agraria terhadap ekonomi lokal, yang merupakan tujuan utama dari inisiatif ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh H. Surya dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Dalam rapat ini, hadir para pemangku kepentingan, termasuk Direktur Landreform dari Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil BPN Sumut, Nugraha, serta perwakilan dari Forkopimda dan kepala daerah setempat.
Reforma Agraria: Lebih dari Sekadar Sertifikat Tanah
Wagub Surya menekankan bahwa semangat dari reforma agraria tidak sebatas pada penertiban sertifikat tanah. Menurutnya, reforma agraria adalah upaya untuk menghadirkan keadilan sosial melalui penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tepat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 yang menekankan perlunya percepatan dalam pelaksanaan reforma agraria.
“Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi, kami telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Ini akan memberikan wadah koordinasi yang lebih terstruktur untuk melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat,” ungkap H. Surya.
Tantangan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria
H. Surya juga menggarisbawahi bahwa Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks terkait isu pertanahan, seperti tumpang tindih penguasaan lahan dan sengketa kepemilikan. Selain itu, ada kebutuhan untuk menyelaraskan data antara berbagai instansi yang terlibat. Semua masalah ini memerlukan penyelesaian yang hati-hati, transparan, dan akurat, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
- Tumpang tindih penguasaan lahan
- Sengketa kepemilikan tanah
- Kebutuhan penyelarasan data antarinstansi
- Transparansi dalam penyelesaian sengketa
- Keputusan yang adil bagi masyarakat
Dukungan untuk Masyarakat
H. Surya menambahkan bahwa dalam proses penataan dan pelaksanaan reforma agraria, masyarakat memerlukan dukungan yang komprehensif, seperti penguatan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan ekonomi. Pendampingan usaha dan akses ke pembiayaan juga menjadi aspek penting agar manfaat reforma agraria dapat dirasakan secara langsung oleh keluarga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia juga menekankan pentingnya sosialisasi mengenai berbagai kebijakan baru untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat memahami proses reforma agraria dengan lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam program tersebut.
Sinergi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Reforma Agraria
H. Surya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan reforma agraria. Ia menekankan bahwa penyelesaian berbagai masalah agraria adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen, koordinasi, dan keselarasan antara berbagai lembaga.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” tegasnya.
Langkah Awal GTRA Provinsi Sumatera Utara
Kepala Kanwil BPN Sumut, Nugraha, melaporkan bahwa sejumlah langkah awal telah diambil sebelum dikeluarkannya Keputusan Gubernur terkait GTRA. Langkah-langkah tersebut mencakup konsultasi, pembahasan mengenai pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, serta penetapan lokasi fokus untuk pelaksanaan reforma agraria.
- Pendataan dan survei lapangan terhadap subjek dan objek reforma agraria
- Penyelesaian konflik agraria
- Rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN mengenai sengketa agraria
- Penyusunan daftar reform dan penataan akses hasil penataan aset
- Rapat koordinasi akhir tahun sebagai penutup kegiatan GTRA
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tim GTRA Provinsi Sumut dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menyelesaikan berbagai sengketa agraria dan memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan sesuai harapan. Setiap usaha ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.
