Air PDAM Mati Saat Lebaran, Warga Tebingtinggi Mengungkapkan Keluhan di Media Sosial
Momen Lebaran yang biasanya dipenuhi dengan sukacita justru berubah menjadi sumber keluhan bagi masyarakat Kota Tebingtinggi. Layanan air bersih dari PDAM Tirta Bulian mengalami pemadaman total di beberapa area, memicu reaksi protes yang meluas di media sosial.
Keluhan Warga di Media Sosial
Ironisnya, keluhan ini muncul di kolom komentar pada unggahan Facebook Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih. Postingan yang awalnya santai tentang “penyegar Lebaran” beralih menjadi wadah kritik dari warga yang merasa dirugikan.
Pengalaman Warga
Banyak warga melaporkan bahwa mereka telah dua hari tanpa mendapatkan aliran air. Ada yang mengeluhkan bahwa air tidak mengalir sama sekali, sementara yang lain menyatakan bahwa kualitas air yang tersedia keruh dan berbau seperti lumpur.
“Air mati sejak semalam dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda hidup. Ini masih suasana Lebaran, banyak keluarga yang berkumpul di rumah,” ungkap salah satu warga.
Keluhan lain menyentuh pada kondisi darurat terkait kebutuhan dasar. “Kami terpaksa menggunakan air minum untuk keperluan buang air. Piring dan pakaian menumpuk di rumah. Kami membayar setiap bulan, tetapi air sulit didapat,” tulis seorang netizen lainnya.
Distribusi Air Bermasalah
Dari kawasan Kelurahan Mekar Sentosa hingga Tambangan Hulu, laporan yang sama terus berdatangan: aliran air kecil, tidak mengalir ke wastafel, hingga mati total.
Di samping masalah distribusi, warga juga mempertanyakan tarif yang dirasa tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima. “Biaya yang kami bayar terlalu mahal,” ungkap seorang netizen yang menyampaikan kritik secara singkat namun tepat.
Keluhan-keluhan ini mencerminkan akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang selama ini terpendam, dan kini meledak pada saat momen sensitif seperti Lebaran.
Tanggapan Wali Kota
Menanggapi kritik yang meluas, Iman Irdian Saragih memberikan jawaban yang justru memicu perdebatan baru. “Sore ini saya perintahkan Sekda untuk memanggil kedua Calon Direktur PDAM agar segera melakukan perbaikan,” tulisnya.
Pernyataan ini dianggap aneh oleh beberapa pihak, termasuk tokoh pemuda Tebingtinggi, Aswadi Simatupang, yang mengatakan, “Aneh. Mengapa calon direktur yang dipanggil? Seharusnya Plt Direktur yang bertanggung jawab atas masalah ini.”
Aswadi menekankan bahwa isu air bersih tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau tanggapan reaktif di media sosial. “Warga sudah jenuh dengan seremoni. Yang diharapkan adalah solusi nyata dan cepat,” tambahnya.
Penyebab Gangguan
Sementara itu, Plt Direktur PDAM, Roy Abdul Rahman, menjelaskan bahwa gangguan ini disebabkan oleh kebakaran kabel induk di instalasi pengolahan air (WTP). “Kami sudah melakukan perbaikan, namun distribusi ke pipa induk belum optimal. Hari ini kami masih melakukan pengecekan,” ungkapnya.
Akan tetapi, bagi masyarakat, penjelasan teknis tidak lagi menjadi prioritas utama. Dampak nyata yang dirasakan jauh lebih penting dibandingkan penyebab dari masalah tersebut.
Persoalan Struktural di PDAM
Di balik krisis air bersih ini, terdapat masalah struktural yang tak kalah penting: kekosongan jabatan Direktur Definitif PDAM yang sudah berlangsung lebih dari tiga bulan. Sejak Januari 2026, tiga nama calon direktur telah diumumkan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, namun hingga kini Wali Kota belum menetapkan siapa yang akan memimpin secara definitif.
Aswadi Simatupang menilai bahwa kekosongan ini berpengaruh langsung terhadap lemahnya tata kelola. “Kekosongan kepemimpinan bukan hanya masalah administratif. Ini bisa menjadi penyebab lambannya respons dan kekacauan dalam operasional,” tegasnya.
Masalah ini tidak hanya sekadar gangguan teknis, tetapi mencerminkan persoalan mendasar dalam pelayanan publik di Kota Tebingtinggi.
Kebutuhan Dasar dan Krisis Kepercayaan
Air bersih adalah kebutuhan dasar bagi setiap warga. Ketika layanan air bersih gagal, terutama pada waktu penting seperti Lebaran, yang muncul bukan hanya keluhan tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Saat ini, tanggung jawab ada di tangan Pemerintah Kota Tebingtinggi. Apakah mereka akan merespons dengan cepat dan memberikan solusi nyata, atau membiarkan krisis ini menjadi catatan panjang kegagalan dalam pelayanan publik?
