DPRD Deli Serdang Soroti Direktur RSUD Amri Tambunan: Mobil Donor Darah Hilang, Mobil Dinas Mewah Tersedia

Pembahasan mengenai penggunaan anggaran dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 baru-baru ini menarik perhatian publik, terutama ketika Direktur RSUD Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani, hadir dengan mobil dinas baru yang mencolok. Dalam konteks arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran, kehadiran mobil dinas mewah ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan anggota DPRD.

Sorotan Terhadap Mobil Dinas Mewah

Dalam rapat yang digelar pada Senin, 10 Agustus 2026, mobil dinas Mitsubishi Destinator Ultimate yang digunakan dr. Erlinda, dengan harga berkisar antara Rp487 juta hingga Rp517 juta, memicu diskusi yang hangat. Mobil tersebut terparkir di lokasi yang biasanya diperuntukkan bagi Ketua DPRD Deli Serdang, yang membuat anggota Badan Anggaran (Banggar) curiga dan mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk pembelian kendaraan tersebut.

Pertanyaan Mengenai Sumber Dana

Pertanyaan awal dilontarkan oleh Dr. Misnan Aljawi, yang ingin mengetahui apakah dana untuk mobil tersebut berasal dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau APBD. dr. Erlinda menjawab bahwa mobil tersebut dibeli melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Namun, Dr. Misnan mempertanyakan lebih lanjut; “Dari mana CSR tersebut? Apakah dari Bank Sumut atau perusahaan lain? Kenapa bisa mobil dinas untuk Direktur Rumah Sakit?”

Dr. Misnan juga meminta data detail mengenai penggunaan dana APBD 2025 yang berjumlah Rp120 miliar yang diterima oleh RSUD. “Tolong berikan kami rincian penggunaannya, karena Pimpinan DPRD berencana untuk melakukan uji petik ke lapangan,” tegasnya.

Kritikan Terhadap Pelayanan RSUD

Dr. Misnan tidak hanya menyoroti masalah anggaran, tetapi juga mengungkapkan kritiknya terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Amri Tambunan di bawah kepemimpinan dr. Erlinda. Ia menyatakan bahwa komunikasi antara pihak RSUD dan anggota DPRD mengalami penurunan signifikan, yang berakibat pada pelayanan kesehatan masyarakat Deli Serdang.

“Sejak ibu menjadi Direktur, saya menilai kualitas pelayanan dan komunikasi menurun drastis. Kami ini ada untuk mendukung program Bupati dalam menciptakan Deli Serdang Sehat, tetapi sulit untuk berkomunikasi,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa banyak konstituennya yang memilih merujuk pasien ke rumah sakit swasta karena lebih mudah dalam berkomunikasi dibandingkan dengan RSUD.

Masalah Sistem Jenguk

Masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah sistem jenguk yang masih menerapkan pembatasan ketat akibat pandemi COVID-19. Menurut Dr. Misnan, aturan ini sudah tidak relevan lagi, di mana hanya satu orang yang diperbolehkan menjenguk pasien. “Cara ini melelahkan. Saya pernah diusir oleh pegawai ketika menjenguk anggota saya,” keluhnya.

• Hanya satu orang yang diperbolehkan menjenguk pasien.
• Budaya ketimuran yang mendukung semangat pasien saat dijenguk.
• Permohonan untuk memberi toleransi dalam sistem jenguk.
• Pengalaman pribadi diusir saat menjenguk.
• Kesulitan dalam komunikasi dengan pihak RSUD.

Pertanyaan Mengenai CSR dan Kebijakan Anggaran

Pimpinan rapat, H. Hamdani Syahputra, ikut menekankan pentingnya menjelaskan asal-usul CSR tersebut. “Dari mana CSR-nya, Bu?” tanyanya. Dr. Erlinda menjawab bahwa CSR tersebut berasal dari Bank Mega Syariah.

Sementara itu, anggota Banggar lainnya, Zul Amri, mempertanyakan apakah RSUD juga mengajukan anggaran tambahan dalam P-APBD 2025. dr. Erlinda mengonfirmasi bahwa pihaknya mengajukan tambahan sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan mobil donor darah.

Kritikan Terhadap Prioritas Anggaran

Mendengar pengajuan tersebut, Hamdani memberikan komentar pedas mengenai kebijakan RSUD. “Kenapa tidak mengajukan CSR untuk mobil donor darah yang lebih layak dibandingkan untuk mobil dinas Direktur?” tanyanya. Ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan anggaran di RSUD perlu ditinjau ulang, terutama jika berkaitan dengan layanan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

Implikasi Penggunaan CSR

Jika penggunaan anggaran CSR dari Bank Mega Syariah benar adanya, hal ini seharusnya menjadi perhatian serius. CSR umumnya dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat, sementara mobil dinas untuk Direktur tidak termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, tidak ada tanda atau logo pada mobil tersebut yang menunjukkan bahwa kendaraan itu merupakan hasil CSR.

Mengingat data yang disampaikan oleh RSUD masih kurang memadai, Banggar DPRD Deli Serdang akhirnya sepakat untuk menunda rapat. Pembahasan akan dilanjutkan setelah RSUD menyerahkan dokumen penggunaan anggaran 2025 secara rinci.

Situasi ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran publik, terutama dalam sektor kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat.