slot qris slot depo 10k

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

belanja daerahDaerahE-MarketplaceE-PurchasingPangkalpinangPemkot Pangkalpinangpengadaan pemerintahToko Daring AyomallUMKM

Ayomall Pangkalpinang: Belanja Pemkot yang Cepat dan Transparan Secara Daring

Pemerintah Kota Pangkalpinang kini menghadirkan inovasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan meluncurkan platform digital bernama Ayomall. Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses belanja pemerintah, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi. Di samping itu, Ayomall memberikan peluang lebih besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pasar pemerintah, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih inklusif.

Memperkenalkan Toko Daring Ayomall

Dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai belanja e-purchasing yang berlangsung di Balai Betason, Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, menjelaskan pentingnya penggunaan platform ini. Acara tersebut diadakan pada tanggal 15 Agustus 2026 dan menjadi momen krusial untuk memperkenalkan Ayomall kepada para pelaku usaha dan stakeholder terkait.

Pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa

Juhaini menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bukan hanya sekadar urusan administratif. Proses ini memiliki potensi yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan berbagai instansi.

  • Pengadaan sebagai instrumen ekonomi
  • Meningkatkan produksi lokal
  • Memperluas akses pasar bagi UMKM
  • Menciptakan lapangan kerja baru
  • Mendorong kesejahteraan masyarakat

Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

Kebijakan yang diterapkan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap produk lokal dalam setiap tahap pengadaannya.

Alokasi Anggaran untuk UMKM

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah ketentuan yang mengharuskan alokasi minimal 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa untuk produk yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan koperasi. Hal ini membuka jalan bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar pemerintah.

Peluang Besar bagi Pelaku Usaha

Juhaini juga menekankan bahwa kesempatan yang diberikan melalui Ayomall adalah kesempatan besar bagi para pelaku usaha di Pangkalpinang. Dia mengingatkan agar semua pihak aktif dalam memanfaatkan peluang ini dan tidak hanya menunggu kesempatan yang datang.

Toko Daring sebagai Jembatan

Dengan hadirnya Toko Daring Ayomall, pemerintah daerah berharap dapat menjembatani kebutuhan antara pemerintah dan produk-produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Platform ini diharapkan membuat proses pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, Ayomall memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar pemerintah, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau.

Transformasi Digital yang Berkelanjutan

Juhaini menegaskan pentingnya agar transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak hanya berhenti pada penggunaan aplikasi. Untuk mencapai hasil yang optimal, digitalisasi harus diiringi dengan perubahan pola kerja yang dapat meningkatkan efektivitas pengadaan. Dengan cara ini, manfaat dari sistem yang baru dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah dan pelaku usaha di daerah.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, Ayomall Pangkalpinang berpotensi menjadi model pengadaan yang lebih baik, tidak hanya untuk pemerintah daerah tetapi juga untuk masyarakat luas. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perekonomian lokal dan memberdayakan UMKM. Dengan langkah ini, diharapkan Pangkalpinang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan teknologi untuk pengadaan yang lebih transparan dan efisien.

Related Articles

Back to top button