Dalam momen yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan daerah, DPRD Kota Pasuruan bersama Pemerintah Kota Pasuruan telah resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Rapat Paripurna dan Persetujuan Raperda
Pada Rabu, 23 September 2026, Rapat Paripurna IV di ruang rapat DPRD Kota Pasuruan diadakan untuk menyampaikan pendapat akhir dari berbagai fraksi. Rapat ini menjadi momen krusial di mana enam fraksi DPRD menyatakan dukungan mereka terhadap Raperda P-APBD 2026, sekaligus memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota.
Pentingnya Catatan dari Fraksi
Setiap fraksi yang ada di DPRD tidak hanya menyetujui Raperda P-APBD 2026, tetapi juga memberikan pandangan yang kritis. Mereka menekankan bahwa anggaran yang disusun harus tidak hanya fokus pada serapan anggaran, melainkan juga harus dapat mengimplementasikan program-program yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
- Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya peningkatan manfaat dari anggaran yang disetujui.
- Fraksi PKS mengusulkan adanya dashboard monitoring untuk transparansi pelaksanaan anggaran.
- Fraksi Golkar memberikan catatan terkait pengadaan dan manajemen risiko.
- Fraksi PHN meminta program yang memiliki waktu terbatas dapat dilaksanakan dengan baik.
- Fraksi PKB menekankan konsistensi perencanaan dan penganggaran.
Detail P-APBD 2026
Dalam dokumen pembahasan, terlihat bahwa total APBD Kota Pasuruan mengalami peningkatan dari sekitar Rp920,99 miliar menjadi Rp936,55 miliar, yang berarti ada penambahan sekitar Rp15,56 miliar. Selain itu, pendapatan daerah juga menunjukkan pertumbuhan dari Rp802,37 miliar menjadi Rp804,13 miliar. Kenaikan ini tentu saja diharapkan dapat berdampak positif bagi berbagai sektor, khususnya bagi masyarakat.
Transparansi dan Manfaat untuk Masyarakat
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran sangatlah penting. Mereka berharap agar APBD dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku usaha lokal, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta industri kecil menengah (IKM) yang memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
Usulan dan Rekomendasi dari Fraksi
Fraksi PKS menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya dapat diukur dari tingkat serapan anggaran. Mereka berpendapat bahwa ukuran keberhasilan seharusnya juga mencakup output, outcome, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, mereka mengusulkan agar ada dashboard monitoring yang dapat memberikan gambaran jelas tentang realisasi pendapatan dan belanja, serta progres program yang berjalan.
Catatan Strategis dari Fraksi Golkar
Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah catatan penting terkait strategi pengadaan dan manajemen risiko. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya penyesuaian tarif retribusi dan target pendapatan yang realistis agar efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
Pentingnya Monitoring dan Evaluasi
Fraksi Golkar juga menekankan bahwa percepatan pengadaan harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurut mereka, meskipun pelaksanaan kegiatan perlu dipercepat, kualitas pekerjaan tidak boleh diabaikan. Hal ini penting agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang sesuai harapan.
Perhatian Khusus dari Fraksi PHN
Fraksi Persatuan Hati Nurani (PHN), yang merupakan gabungan antara PPP dan Hanura, memberikan sejumlah catatan penting. Mereka mengingatkan bahwa program-program yang telah disetujui harus dapat dilaksanakan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan keakuratan sasaran anggaran.
Peningkatan PAD dan Pariwisata Lokal
Fraksi PHN juga mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Mereka mengusulkan agar Pemerintah Kota Pasuruan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat melalui pengembangan pariwisata lokal, pembangunan infrastruktur kawasan wisata, serta pemberdayaan masyarakat.
Fokus Fraksi PKB pada Pembangunan Berkelanjutan
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti beberapa permasalahan, termasuk pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran. Mereka juga meminta agar pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) dipercepat, serta peningkatan kualitas layanan digital di tingkat RT/RW agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Optimalisasi Pajak dan Pelayanan Kesehatan
Fraksi Amanat Perubahan Indonesia Raya (API), yang merupakan gabungan antara PAN, NasDem, dan Gerindra, memberikan catatan tentang berbagai aspek penting. Mereka menekankan perlunya optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan percepatan bantuan bencana.
Persetujuan Raperda dan Penandatanganan
Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Toyib, menjelaskan bahwa pendapat akhir fraksi merupakan tahapan akhir dari proses pembahasan Raperda P-APBD 2026. Berdasarkan pendapat akhir tersebut, semua fraksi menyetujui Raperda untuk ditetapkan sebagai Perda. Ini menandakan adanya kesepakatan luas di antara anggota dewan untuk melanjutkan langkah-langkah ke depan.
Pernyataan Wali Kota Pasuruan
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan P-APBD 2026 dilakukan dengan semangat kebersamaan dan partisipasi. Ia juga menekankan pentingnya setiap program yang dimasukkan dalam APBD memiliki indikator keberhasilan yang terukur, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pentingnya Partisipasi dalam Penyusunan APBD
Adi menyatakan bahwa meskipun kondisi fiskal daerah masih terbatas, semua pihak harus saling bergandeng tangan untuk mencapai visi dan misi pembangunan. Ia mengapresiasi kontribusi semua fraksi DPRD yang telah memberikan masukan berharga selama proses pembahasan P-APBD.
Komitmen untuk Membangun Kota Pasuruan
Dalam kesempatan tersebut, Adi Wibowo menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan. Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Daerah
Adi menambahkan bahwa dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan. Meskipun tantangan dalam kemandirian fiskal masih ada, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam pembangunan daerah.
Keberagaman Peserta Rapat Paripurna
Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Pasuruan, Wakil Wali Kota Pasuruan, Pj. Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan Kota Pasuruan.
